BAB I
Pendahuluan
Dalam sistem
perekonomian Indonesia dikenal ada tiga pilar utama yang menyangga perekonomian.
Ketiga pilar itu adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Koperasi. Ketiga pilar ekonomi
tersebut mempunyai peranan yang masing-masing
sangat spesifik sesuai dengan kapasitasnya. Sayangnya, seperti yang diungkapkan
oleh Widiyanto (1998), dari ketiga pilar
itu, koperasi, walau sering disebut sebagai soko guru perekonomian,
secara umum merupakan pilar ekonomi yang "jalannya paling terseok"
dibandingkan dengan BUMN dan apalagi BUMS. Padahal,
koperasi selama ini sudah didukung oleh pemerintah (bahkan berlebihan) sesuai kedudukan istimewa dari koperasi di dalam sistem
perekonomian Indonesia. Sebagai soko guru perekonomian, ide dasar
pembentukan koperasi sering dikaitkan dengan pasal 33 UUD 1945, khususnya Ayat 1 yang menyebutkan bahwa
"Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas
asas kekeluargaan". Dalam Penjelasan UUD 1945 itu dikatakan bahwa bangun
usaha yang paling cocok dengan asas kekeluargaan itu adalah koperasi.
BAB II
Kajian Pustaka
1. Sejarah Koperasi
Koperasi sebagai suatu sistem ekonomi,
mempunyai kedudukan (politik) yang cukup kuat karena memiliki landasan
konstitusional, yaitu berpegang pada Pasal 33 UUD 1945, khususnya Ayat 1 yang
menyebutkan bahwa, Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas
asas kekeluargaan.
Dalam Penjelasan UUD 1945 itu dikatakan bahwa
bangun usaha yang paling cocok dengan asas kekeluargaan itu adalah Koperasi.
Tafsiran itu sering pula dikemukakan oleh Mohammad Hatta, yang sering disebut
sebagai perumus pasal tersebut.
Pengertian Koperasi
Istilah koperasi
berasal dari bahasa asing co-operation. (Co = bersama, operation = usaha),
koperasi berarti usaha bersama, misalnya Koperasi Unit Desa (KUD) artinya usaha
bersama masyarakat di satu wilayah desa, Koperasi Karyawan artinya usaha
bersama para karyawan.
Menurut
Undang-undang Nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian,”
Koperasi
Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan
orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi
sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”(pasal 3 UUNo.12/1967).
Menurut
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 1 tentang perkoperasian menyatakan bahwa koperasi adalah “badan
usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan
melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan sekaligus sebagai
gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.
Koperasi
merupakan kumpulan orang dan bukan kumpulan modal. Koperasi harus betul-betul
mengabdi kepada kepentingan perikemanusiaan semata-mata dan bukan kepada
kebendaan. Kerjasama dalam koperasi didasarkan pada rasa persamaan derajat, dan
kesadaran para anggotanya. Koperasi merupakan wadah demokrasi ekonomi dan
sosial. Koperasi adalah milik bersama para anggota, pengurus maupun pengelola.
Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan para anggota melalui
musyawarah rapat
anggota.
Fungsi Koperasi sendiri adalah sebagai
berikut:
· Sebagai urat nadi kegiatan
perekonomian indonesia
· Sebagai upaya mendemokrasikan
sosial ekonomi indonesia
· Untuk meningkatkan
kesejahteraan warga negara indonesi
· Memperkokoh perekonomian rakyat
indonesia dengan jalan pembinaan koperasi
Sedangkan Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi:
- Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
- Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko-gurunya
- Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional,
Yang
merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi
ekonomi
1. Prinsip-Prinsip Koperasi
Prinsip-prinsip koperasi (sering juga disebut sebagai asas-asas
atau sendi-sendi dasar koperasi), adalah garis-garis penuntun atau pemandu yang
digunakan oleh koperasi, untuk melaksanakan nilai-nilai koperasi dalam praktek.
Prinsip-prinsip Koperasi yang pertama kali dikenal dan dirintis oleh Koperasi
Rochdale tahun 1844, sebenamya adalah rumusan yang disepakati oleh seluruh
anggota tentang cara-cara bekerja bagi suatu koperasi konsumsi (D.Danoewikarsa,
1977) yaitu:
·
Menjual barang yang murni, tidak dipalsukan,
dan dengan timbangan yang benar.
·
Menjual dengan tunai.
·
Menjual dengan harga umum (pasar).
·
Pembagian keuntungan seimbang dengan pembelian
anggota dari koperasi.
·
Satu suara bagi seorang anggota.
·
Tidak membeda-bedakan aliran dan agama
anggota.
Fungsi dan Peran Koperasi
Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 4 UU No.
25 Tahun 1992, fungsi dan peran koperasi di Indonesia:
1) Membangun dan mengembangkan potensi serta
kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya
untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial Potensi dan kemampuan
ekonomi para anggota koperasi pada umumnya relatif kecil.
2) Turut serta secara aktif dalam upaya
meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai
dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional Koperasi adalah satu-satunya
bentuk perusahaan yang dikelola secara demokratis.
4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan
perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas
kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
Analisis dan Pembahasan
Pengembangan
koperasi di Indonesia selama ini barulah sebatas konsep yang indah, namun sangat sulit untuk diimplementasikan. Semakin
banyak koperasi yang tumbuh semakin banyak pula yang tidak aktif.
Bahkan ada koperasi yang memiliki badan hukum, namun kehadirannya tidak membawa manfaat sama sekali. Koperasi tidak mungkin
tumbuh dan berkembang dengan berpegang pada tata kelola yang
tradisonal dan tidak berorientasi pada pemuasan keperluan dan keinginan
konsumen. Koperasi perlu diarahkan pada prinsip pengelolaan secara modern
dan aplikatif terhadap perkembangan zaman yang semakin maju dan tantangan yang semakin global. Dari kemungkinan
banyak faktor penyebab kurang baiknya perkembangan koperasi di
Indonesia selama ini, menganggap bahwa salah satunya yang paling serius adalah masalah manajemen dan organisasi.
Pengembangan koperasi, pasca Undang-Undang
tentang perkoperasian yang baru, haruslah mampu mewujudkan koperasi sejati dan
bermanfaat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat pendiri
negeri ini, khususnya Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Karena
keyakinannya akan koperasi, maka Bung Hatta berjuang agar koperasi ada cantolan dalam konstitusi dan telah
diwujudkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bung Hatta, sebagai pendiri
negeri tercinta ini sangat ingin sekali dan percaya bahwa hanya dengan
berkoperasi, maka kedaulatan ekonomi, sosial, dan politik akan terwujud.
Melalui koperasi, rakyat akan terbebas dari penindasan, karena dengan
berkoperasi mereka akan lebih kuat, seperti
dalam peribahasa “bersatu kita teguh bercerai kita
runtuh”.
Perkembangan koperasi selama 5 tahun terakhir
sejak tahun 2008 terus berkembang, baik secara
kelembagaan, keanggotaan, permodalan dan volume usaha serta Sisa Hasil Usaha
(SHU) atau Selisih Hasil Usaha (sesuai UU
nomor 17 tahun 2012). Pada tahun 2008, jumlah koperasi sebanyak 154.964 unit, sedangkan pada bulan November
2012 sudah mencapai194.295 unit. Anggota
koperasi juga telah berkembang dari 27,32 juta orang pada tahun 2008 menjadi
33,87 juta orang pada November 2012.
Dengan
adanya Undang-Undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian, diharapkan kasus-kasus yang mencoreng nama koperasi dapat
dikurangi. Hal ini, diharapkan dapat diwujudkan,
karena pada undang undang yang baru ini telah diatur secara khusus tentang pentingnya
pengawasan Koperasi Simpan Pinjam. Mulai dari pasal 96 sampai dengan pasal 100 diatur tentang pengawasan dan pemeriksaan terhadap
koperasi. Secara khusus pada pasal 100 diatur
pentingnya pembentukan Lembaga Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam, yang lebih lanjut
akan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah.
Bukan saja
tentang pengawasan Koperasi Simpan Pinjam, hal-hal lain yang diatur
dalam undang-undang baru ini dapat
dijadikan acuan agar koperasi dapat berkembang sesuai dengan jati dirinya. Selama ini, koperasi sering kurang
menunjukkan nilai dan prinsip koperasi sebagaimana tertuang dalam undang-undang. Hal ini karena
pendirian koperasi sering dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir orang untuk mencari keuntungan, apalagi dengan
semakin besarnya perhatian pemerintah dalam pembangunan koperasi
dengan segala fasilitas yang diberikan. Koperasi
selama ini hanya menjadi milik beberapa orang dan sebagian besar biasanya
sebagai non-anggota. Hal ini semakin
nyata pada koperasi-koperasi yang bergerak dalam usaha simpan pinjam.
Padahal dalam pengaturannya sudah ditetapkan bahwa selama 3 bulan sejak
dilayani non-anggota harus dialihkan menjadi
anggota. Bahkan tidak jarang kita lihat banyak Koperasi Simpan Pinjam mengembangkam cabang-cabangnya
diberbagai provinsi atau kabupaten/kota dengan melayani non-anggota
layaknya seperti bank. Hal in isangat bertentangan dengan prinsip- prinsip
dan nilai koperasi.
Dalam perjalanannya selama 66 tahun usia
koperasi Indonesia, kehidupan koperasi telah mengalami pasang surut. Belum
banyak koperasi yang ada di Indonesia dapat kita jadikan contoh dan panutan
untuk mewujudkan cita-cita pendiri negeri ini. Koperasi bahkan sering disalah
gunakan oleh para oknum yang membuat citra koperasi sering tercoreng. Koperasi
Simpan Pinjam merupakan salah satu koperasi yang sering dijadikan kedok untuk
mendapatkan keuntungan bisnis yang menggiurkan bagi para memiliknya, yang
biasanya hanya segelintir orang. Modus seperti ini, walaupun sudah ditindak
masih terus berkembang dilapangan. Semantara itu, pendidikan kepada anggota
koperasi akan menjadikan para anggota memiliki persepsi dan pemahaman yang sama
dalam pengembangan koperasi. Mereka harus tahu betul bahwa koperasi yang
mereka dirikan merupakan perusahaan yang mereka miliki secara bersama.
Dengan demikian, mereka betul-betul akan mengelola koperasinya dengan baik dan
sekaligus menjadikan koperasi sebagai badan usaha yang memberikan manfaat besar
bagi kepentingan anggotanya. Melalui upaya ini diharapkan akan muncul
koperasi-koperasi yang betul-betul menerapkan prinsip dan nilai koperasi
dengan baik, sehingga dimasa depan akan tumbuh koperasi-koperasi yang sesuai
dengan jati diri koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 17 tahun
2012.
Pembangunan
koperasi pasca Undang-Undang nomor 17 tahun 2012 akan mendorong tumbuhnya koperasi-koperasi berkualitas sesuai dengan
nilai dan prinsip koperasi sebagaimana diatur
dalam undang-undang ini. Koperasi yang tumbuh ke depan bukan saja mengejar
kuantitas, tetapi yang jauh lebih penting adalah kualitas koperasi yang
mampu membangun dan menjadikan koperasi sebagai
alat perjuangan untuk meningkatkan posisi tawar para anggotanya dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.
Dengan
pengaturan yang ada pada Undang-Undang tentang perkoperasian yang baru,
koperasi diharapkan akan betul-betul tumbuh karena didukung oleh kesadaran dan
kepentingan bersama, dimana para anggotanya memiliki pemahaman yang sama
akan pentingnya koperasi. Koperasi diharapkan tumbuh karena kemampuan sendiri
dan tidak tergantung pada peran pemerintah. Koperasi akan betul-betul
tumbuh sebagai koperasi sejati, bukan sebagai koperasi“pedati” yang terus
menerus harus diseret-seret sebagaimana layaknya pedati atau tidak juga
sebagai koperasi
“merpati”
yang hidupnya hanya tergantung pada dukungan pemerintah.
Kedua
jenis koperasi
“pedati”
ataupun “merpati” hanya bi
sa
hidup kalau ada dukungan yang kuat dari pemerintah. Inilah yang tidak kita
kehendaki selama ini, koperasi harus tumbuh dan berkembang dengan
kemampuan sendiri dan melaksanakan nilai dan prinsip koperasi dengan
baik. Mudah-mudahan Undang-Undang perkoperasian yang baru ini akan mampu
mengarahkan koperasi di masa depan dan koperasi akan berkembang dengan baik
sesuai dengan harapan.
Dengan
adanya Undang-Undang perkoperasian yang baru ini, maka baik koperasi yang sudah ada, maupun yang baru dihadapkan pada beberapa
tantangan. Diantaranya, pemisahan Unit
Simpan-Pinjam bisa berdampak pada koperasi induknya, yang biasanya multi usaha
dan dalam pengembangan koperasi baru
harus didasarkan pada kepentingan dan persepsi yang sama para
anggota. Koperasi didirikan bukan untuk mendapatkan dukungan pemerintah, tetapi
harus ditujukan untuk membangun kemandirian
koperasi. Selain itu, Koperasi Simpan Pinjam tidak boleh lagi
berpraktek sebagaimana layaknya sektor perbankan yang menarik dan memberikan
pinjaman kepada nasabah tanpa menjadi anggota di koperasi. Akhirnya, yang
juga sangat penting adalah wadah gerakan
koperasi yang disebut dengan Dewan Koperasi Indonesia harus mampu mandiri dan tidak selamanya tergantung pada anggaran
dari pemerintah dan mereka harus berani memberikan kritik terhadap
kebijakan dan program dalam pengembangan koperasi ditanah air.
Secara umum Undang-Undang Perkoperasian nomor
17 tahun 2012 sangatlah menjanjikan. Kalau
pada Undang-Undang nomor 25 tahun 1992, setiap anggota koperasi diwajibkan
membayar Simpanan Pokok, ketika mengawali masuk menjadi anggota
dan setiap bulan wajib membayar Simpanan Wajib, maka pada Undang-Undang
Perkoperasian nomor 17 tahun 2012, setiap anggota wajib membayar Setoran Pokok,
sebagai syarat menjadi pelanggan koperasi dan membeli Sertifikat Modal Koperasi
sebagai bukti menjadi pemilik koperasi yang dibayarkan sekaligus pada saat
masuk menjadi anggota koperasi. Nilai Sertifikat Modal Koperasi tidak boleh
melebihi nilai Setoran Pokok, agar yang menjadi anggota koperasi tidak terbatas
pada orang-orang yang memiliki modal saja. Dalam kaitan ini, setiap anggota
hanya sekali membayar Setoran Pokok sebagai bukti menjadi pelanggan koperasi
dan kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi dapat dipindahtangankan kepada
anggota lain kalau ada anggota yang mau keluar dari koperasi. Selama ini,
Simpanan Pokok anggota secara umum pasti dibayar dengan baik oleh anggota,
walaupun dalam prakteknya pembayarannya dilakukan secara mencicil. Namun,
Simpanan Wajib, karena harus dibayarkan setiap bulan, secara umum jarang
dipatuhi oleh anggota. Bukan karena anggota tidak punya uang untuk membayarnya,
tetapi biasanya kesadaran untuk membayarnya kurang berkembang dengan baik.
Bahkan secara umum, pembayaran Simpanan Wajib mungkin dipotong dari hasil transaksi
dengan anggota, atau untuk koperasi karyawan, baik Pegawai Negeri Sipil,
TNI, POLRI dan karyawan perusahaan yang memiliki koperasi, pembayaran
Simpanan Wajib dilakukan dengan memotong gajinya setiap bulan. Kalau tidak
dilakukan seperti ini, rasanya Simpanan Wajib koperasi kurang berkembang
dilingkungan kantor pemerintah, TNI, POLRI dan karyawan perusahaan.
Inilah dampak darikurangnya rasa memiliki koperasi dikalangan para anggota,
sehingga kesadaran untuk memenuhi kewajibannya tidak dilaksanakan dengan baik.
Adanya Undang-Undang Perkoperasian nomor 17
tahun 2012 dengan syarat menjadi anggota koperasi melalui pembayaran Setoran
Pokok dan pembayaran Sertifikat Modal Koperasi diharapkan akan tumbuh
koperasi-koperasi besar dengan arah pengembangan yang semakin jelas karena
adanya kepentingan ekonomi yang sama. Melalui Setoran Pokok, setiap orang yang
ingin bergabung dikoperasi sudah bisa menjadi pelanggan kegiatan usaha
koperasi. Sedangkan dengan membayar Sertifikat Modal Koperasi, maka anggota
bersangkutan sekaligus sebagai pemilik koperasi bersangkutan. Konsep seperti
ini juga sudah berkembang banyak selama ini, sebagaimana ACE Hardware, kalau
mau menjadi pelanggan, biasanya setiap pengunjung ditawari atau ditanyai apakah
mau atau sudah memiliki kartu anggota. Kartu anggota dapat diperoleh dengan
menyetor sejumlah uang sesuai dengan yang telah ditetapkan.
Untuk
mewujudkan koperasi yang berkembang lebih baik dimasa mendatang, maka ada
beberapa hal yang kiranya perlu diperhatikan dalam mendirikan koperasi,
yaitu.
Pertama,
setiap anggota masyarakat yang hendak
mendirikan koperasi harus didasari oleh kepentingan ekonomi yang sama. Setiap
anggota koperasi harus memiliki pandangan atau persepsi yang sama
terhadap koperasi, dimana hal ini kurang diperhatikan selama ini. Bahkan
sebaiknya, setiap orang yang ingin menjadi anggota koperasi harus mengikuti
pendidikan perkoperasian. Sebagaimana telah dilaksanakan dengan baik
selama ini oleh koperasi kredit.
Kedua,
pendirian koperasi harus dikesampingkan
dari kepentingan sesaat yang hanya ingin mendapatkan fasilitas dari pemerintah.
Kalau hal ini terus dibiarkan berkembang dimasyarakat, maka koperasi selamanya
tidak akan berkembang baik secara kualitas. Koperasi secara kuantitatif
bertambah, namun kualitasnya tidak menggembirakan. Hal ini bisa diatasi kalau
pendirian koperasi bukan karena tuntunan dari atas, atau dari pejabat atau
pihak-pihak yang ingin mencari manfaat, tetapi koperasi harus betul-betul tumbuh
dari kesadaran masyarakat mendirikan koperasi. Tentu hal ini juga berkaitan
dengan kebijakan dan program pemerintah. Kalau kebijakan dan program pemerintah
lebih banyak pada pemberian bantuan, dan bukan diarahkan pada penumbuhan iklim
berusaha yang kondusif, peningkatan kemampuan kapasitas pengelolaan
koperasi dan penyediaan sarana dan prasarana, maka niscaya koperasi tidak akan
pernah baik ke depan.
Ketiga,
Koperasi Simpan Pinjam tidak boleh lagi
menjalankan usahanya dengan menarik uang nasabah atau non-anggota dan
memberikan pinjaman kepada non-anggota selama bertahun-tahun. Pengawasan
Koperasi Simpan-Pinjam mestinya akan lebih ketat dan diharapkan aturan
ditegakkan sehingga tidak ada pembiaran pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam atau
Koperasi Simpan-Pinjam selama iniyang justru banyak merugikan masyarakat.
Koperasi Simpan Pinjam tidak boleh menjalankan usahanya sebagaimana perbankan,
menarik dana dari masyarakat dan meminjamkan kepada masyarakat. Koperasidimasa
depan diharapkan tumbuh dengan lebih kuat karena pemupukan modalnya dari dalam,
yakni melalui Setoran Wajib dan Sertifikat Modal Koperasi yang sudah ditetapkan
ketika koperasi dibentuk. Jadi tidak ada lagi koperasi berdiri, tanpa memiliki
modal kerja. Selain itu, pelaksanaan Koperasi Simpan Pinjam juga diharapkan
lebih tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena akan diawasi oleh
Lembaga Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam. Untuk menjamin uang anggota
dikoperasi, maka akan dibentuk juga Lembaga Jaminan Simpanan Koperasi Simpan Pinjam.
Walaupun sudah ada perubahan pengaturan perkoperasian yang baru, bukanlah
berarti tantangan dalam pembangunan koperasi tidak ada. Dengan pengaturan yang
baru ini, ada beberapa hal yang bisa akan muncul, khususnya dengan adanya
pemisahan Unit Simpan Pinjam Koperasi menjadi Koperasi Simpan Pinjam
tersendiri. Proses pemisahan ini tentu akan membawa dampak terhadap koperasi
bersangkutan. Hal lain, yang bisa menjadi tantangan dalam pengembangan
koperasi ke depan, antara lain:
Pertama,
dalam pendirian koperas iharus di dasari oleh
kepentingan ekonomi yang sama. Setiap anggota koperasi harus memiliki pandangan
atau persepsi yang sama terhadap koperasi, dimana hal ini kurang diperhatikan
selama ini. Bahkan sebaiknya, setiap orang yang ingin menjadianggota koperasiharus
mengikuti pendidikan perkoperasian.
Kedua,
pendirian koperasi bukan ditujukan untuk
mendapatkan fasilitas dari pemerintah. Kalau hal ini terus dibiarkan berkembang
dimasyarakat, maka koperasi selamanya tidak akan berkembang baik secara
kualitas.
Ketiga,
Koperasi Simpan Pinjam tidak boleh lagi
menjalankan usahanya dengan menarik uang nasabah atau non-anggota dan
memberikan pinjaman kepada non-anggota selama bertahun-tahun. Dengan seperti
itu, adanya Undang-Undang nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian akan
membawa koperasi Indonesia menjadi lebih mandiri, bermanfaat untuk
kesejahteraan masyarakat sesuai dengan cita-cita pendiri negeri dan cita-cita
nasional bangsa indonesia yang tertuang dalam UUD 1945.
Kesimpulan
Demikianlah koperasi di Indonesia ke depan akan mempermudah dan
menjadi lebih menarik lagi bagi masyarakat untuk menjadi anggota koperasi. Pada
sisi lain, dengan syarat pendirian koperasi melalui pembayaran Setoran Pokok
dan Sertifikat Modal koperasi, maka sejak awal koperasi sudah memiliki modal
yang cukup untuk mengembangkan usahanya. Sebaliknya, yang terjadi selama ini,
koperasi sangat sulit menghimpun dana dari anggota karena pembayaran Simpanan
Wajib kurang atau bahkan mungkin banyak koperasi tidak berjalan dengan baik,
sehingga pemupukan modal dari dalam kurang berkembang dengan baik. Melalui
modal dalam yang berkembang dengan baik seperti ini, diharapkan koperasi akan
tumbuh sesuai dengan bidang atau jenis usaha yang akan di kembangkan. Koperasi
diharapkan berkembang, bukan karena fasilitas dari pemerintah, tetapi
sebaliknya justru karena kesadaran anggota untuk mengembangkan usahanya melalui
wadah koperasi. Adanya Undang-Undang nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian
diharapkan mampu memperbaiki perkembangan koperasi dimasa mendatang serta
koperasi betul-betul bisa menjadi alat ekonomi dan sosial bagi anggota dan
masyarakat disekitarnya. Setelah undang-undang ini diterbitkan, diharapkan
kualitas koperasi semakin baik dan bukan hanya sekedar mengejar
pertumbuhan jumlah koperasi secara kuantitatif.
Daftar Pustaka
Hendar, Kusnadi, Prathama
Rahardja,Universitas
Indonesia (UI). Fakultas Ekonomi (FE). Lembaga Penerbit Noer Soetrisno : Rekonstruksi Pemahaman
Koperasi Merajut Kekuatan Ekonomi Rakyat
http://www.g-excess.com/pengertian-khttp://hikmayogandita.wordpress.com/2013/10/03/ekonomi-koperasi/operasi-prinsip-peran-dan-manfaat-koperasi.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar